IQPLUS

Tuesday 22/Sep/2026 at 08:16

PEMERINTAH GANDENG PGN OPTIMALKAN JARGAS BUMI GRESIK-SIDOARJO.

IQPlus, (22/9) - Pemerintah menggandeng PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk mengoptimalkan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga di Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur, guna memperluas akses masyarakat terhadap gas bumi yang aman, andal dan berkelanjutan.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Kuswardono mengatakan pembangunan jaringan gas bumi terus dilanjutkan seiring semakin terkoneksinya infrastruktur gas bumi nasional.

"Semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan jaringan gas bumi maka semakin luas pemanfaatan energi domestik yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan," kata Agung dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Agung dalam agenda kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman yang didampingi oleh Agung Kuswardono serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta ke jaringan gas bumi di Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (21/9).

Menurut dia, pengembangan jaringan gas bumi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus mengurangi beban subsidi energi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada 2025-2026, pemerintah sedang membangun sekitar 119.379 sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 SR masing-masing telah dibangun di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah, lanjut Agung, mulai mempercepat pembangunan jaringan pada tahun ini dengan target mencapai 1 juta SR hingga 2028.

"Mulai tahun ini pemerintah akan melakukan pembangunan jargas secara masif, hingga tahun 2028 ditargetkan terbangun jargas sebanyak 1 juta SR," ujar dia.

Konektivitas jaringan transmisi gas, salah satunya Pipa Cirebon-Semarang, menurut dia, menjadi fondasi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi domestik, termasuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan pengembangan jaringan gas bumi merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk mendukung swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

Pembangunan jaringan gas kota juga masuk dalam Program Kerja Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah 2027, sementara pembangunan jaringan gas perkotaan tercantum sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Kunjungan kerja Dudung ke Gresik dan Sidoarjo bersama Agung serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta juga dilakukan untuk meninjau persiapan pengoperasian jaringan gas bumi yang dibangun melalui APBN tahun anggaran 2025-2026.

Ditjen Migas Kementerian ESDM sebelumnya telah membangun jaringan gas bumi menggunakan APBN sebanyak 4.000 SR di Gresik sejak 2022 dan 29.961 SR di Sidoarjo sejak 2010 dengan PGN sebagai operator.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta mengatakan perseroan siap mendukung pengembangan dan pengelolaan jaringan gas bumi yang dibangun pemerintah sesuai dengan peran, mekanisme, serta penugasan yang ditetapkan.

"PGN terus mendukung pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan gas bumi untuk segmen rumah tangga dan pelanggan kecil, khususnya atas jaringan gas yang bersumber dari pemerintah melalui skema APBN. Ke depan, PGN siap mendukung atas penugasan pengelolaan sesuai dengan peran, mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan," ucap Hery.

Sebagai operator, PGN memiliki pengalaman dalam pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur gas bumi, termasuk dalam menjaga integritas aset, keselamatan jaringan, pengelolaan pelanggan, serta pelayanan gas bumi kepada masyarakat.

Secara nasional, PGN telah melayani lebih dari 820 ribu pelanggan rumah tangga.

PGN juga mengembangkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan pipa maupun skema di luar jaringan pipa, termasuk compressed natural gas (CNG), untuk menjangkau wilayah dan kebutuhan yang belum dapat dilayani melalui jaringan pipa. (end/ant)