IQPLUS

Monday 14/Sep/2026 at 10:27

AIRLANGGA : TEKNOLOGI HARUS BUKA AKSES PEMBANGUNAN MASYARAKAT RENTAN .

IQPlus, (14/9) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemanfaatan teknologi perlu diarahkan untuk memperluas akses pembangunan, khususnya bagi masyarakat rentan yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan layanan.

"Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, Minggu (13/9).

Airlangga mengatakan transformasi digital menjadi salah satu instrumen guna memperluas manfaat pembangunan lewat peningkatan akses layanan dan konektivitas.

Pemanfaatan teknologi juga dinilai dapat membantu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh manfaat pembangunan secara optimal.

Namun, Menko Perekonomian mengingatkan transformasi digital perlu dilakukan secara inklusif agar perkembangan teknologi tidak justru memperlebar kesenjangan.

Dalam konteks tersebut, kerja sama BRICS bisa berperan dalam memperkuat pertukaran pengetahuan serta akses terhadap teknologi, terutama bagi negara-negara berkembang.

Pada hari kedua KTT BRICS Ke-18, Presiden Prabowo berpartisipasi dalam sesi bertema "Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth"

Berbeda dengan sesi hari pertama yang dikhususkan bagi negara anggota penuh BRICS, sesi hari kedua turut melibatkan negara-negara mitra, negara-negara Outreach, serta sejumlah organisasi internasional.

Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan pentingnya membangun koherensi antara kebijakan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, hingga pengurangan risiko bencana.

Presiden menilai ketiga agenda tersebut perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang saling memperkuat untuk memastikan hasil pembangunan dapat bertahan menghadapi berbagai risiko masa depan.

Selain mendorong pembangunan yang tangguh dan inklusif, Indonesia juga memandang BRICS perlu mulai berperan aktif dalam diskusi dan proses negosiasi mengenai arah agenda pembangunan global pasca-2030.

Dengan cakupan populasi dan perekonomian negara anggotanya, BRICS dinilai memiliki posisi strategis untuk berkontribusi dalam pembentukan agenda pembangunan global yang lebih inklusif.

Indonesia mendorong BRICS tak hanya menjadi forum mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan, tetapi juga menghasilkan kerja sama konkret yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. (end/ant)