IQPLUS

Tuesday 22/Sep/2026 at 15:03

BEI GELAR RUPSLB PADA 28 OKTOBER PASCA TERBITNYA POJK DEMUTUALISASI.

IQPlus, (22/9) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadwalkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 Oktober 2026, yang juga merupakan bagian dari agenda rutin tahunan perseroan.

Penyelenggaraan RUPSLB tersebut bersamaan dengan kepastian terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek atau POJK Demutualisasi pada Senin (21/09).

"RUPS Bursa 28 (Oktober 2026), itu kan RUPSLB yang rutin tiap tahun memang dilakukan. Tapi, kalau Demut (Demutualisasi) itu kan masih ada proses yang memang kita tunggu juga, prosesnya ada di OJK juga," ungkap Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi diwawancarai seusai konferensi pers "Capital Market Run" di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

Untuk masuknya pemegang saham baru yang merupakan bagian dari proses Demutualisasi BEI, Iding menjelaskan masih terdapat kesepakatan yang perlu diproses, yaitu terkait dengan kepemilikan di atas 5 persen atas BEI yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

"Kalau pemegang saham baru masih proses. Ya kan harus ada, kita belum tahu juga berapa persen, kalau di atas 5 persen juga harus persetujuan OJK, ada proses di OJK-nya, gitu. Jadi, 28 (Oktober 2026) itu RUPS untuk yang memang rutin tiap tahun RUPSLB," ujar Iding.

Namun demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan apabila dalam RUPSLB pada 28 Oktober 2026 bulan depan, juga akan dibahas mengenai Demutualisasi atau proses masuknya pemegang saham baru BEI.

"Nah, apakah (RUPSLB) itu nanti termasuk Demutualisasi gitu ya dengan pemegang saham barunya, nah itu kita masih menunggu prosesnya," ujar Iding.

Sebelumnya, BEI mengumumkan penundaan pelaksanaan RUPSLB yang semula dijadwalkan pada 15 September 2026, seiring masih menunggu terbitnya POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.

Pada Senin (21/09), OJK resmi menerbitkan POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek, yang akan menjadi landasan hukum bagi bursa efek untuk melakukan langkah-langkah Demutualisasi.

POJK 13 Tahun 2026 menjadi landasan hukum bagi bursa efek untuk melakukan langkah-langkah demutualisasi, yang akan mengubah struktur kepemilikan atas saham bursa efek dari yang semula terbatas hanya dimiliki oleh anggota bursa efek (mutual) menjadi dapat dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik anggota bursa efek maupun bukan anggota bursa efek (demutual).

Selain itu, POJK 13 Tahun 2026 memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi saham bursa efek, pemisahan kepemilikan dan keanggotaan bursa efek, pelaksanaan demutualisasi bursa efek, pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan bisnis, pembagian dividen, dan laporan bursa efek. (end/ant)