IQPLUS

Wednesday 23/Sep/2026 at 15:18

BI : TRANSAKSI MOBILE BANKING TUMBUH 47,08% PADA AGUSTUS 2026 .

IQPlus, (23/9) - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

Dalam siaran pers BI (23/9) disebutkan Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar lebih kurang 2,5 +1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA).

Sementara itu Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2026 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal serta infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.

Volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi atau tumbuh 40,36% (yoy) pada Agustus 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital.[3] Volume transaksi melalui internet dan mobile banking masing-masing tumbuh 15,12% (yoy) dan 47,08% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 67,22% (yoy), didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 549 juta transaksi atau tumbuh 37,72% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp1.346 triliun. Sementara itu, nilai transaksi BI-RTGS mencapai Rp16.545 triliun, atau turun tipis 3,64% (yoy), dengan volume sebanyak 0,86 juta transaksi atau turun sebesar 1,78% (yoy).

Adapun Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,88% (yoy) menjadi Rp1.332 triliun. Selain itu, Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). (end)